Rabu, 3 Juni 2015 

PNS dalam Pilkada, Bagai Perawan di Sarang Penyamun


Tarech Rasyid, Koordinator Sekolah Demokrasi Sumsel (foto: Spektanet)

Tarech Rasyid, Koordinator Sekolah Demokrasi Sumsel (foto: Spektanet)

Spektanet.com, Palembang – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 7 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang akan dilaksanakan Desember mendatang, rawan terjadinya mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jumlah PNS yang terhitung banyak dan mudah dimobilisasi akibat faktor struktural yang dimanfaatkan Bupati / Walikota, Sekda ataupun Kepala Dinas, membuat posisi PNS dalam Pilkada, bagai “Perawan di Sarang Penyamun”.

Keterlibatan langsung PNS dalam tahapan Pilkada, justru akan mencederai proses demokrasi itu sendiri. Hal ini dikatakan Dr Tarech Rasyid, pengamat politik sekaligus Koordinator Sekolah Demokrasi Sumsel.

“Kalau dilihat dalam undang-undang, sudah jelas dan tegas mengatur bahwa PNS dilarang ikut kegiatan Partai Politik atau politik praktis mengikuti kegiatan dukung mendukung dan terlibat langsung terutama dalam Pilkada,” ujar Tarech kepada Spektanet.com, Rabu (3/6).

Ditambahkan Tarech, bukan berarti PNS tidak boleh berpolitik karena politik adalah hak setiap warga negara. Akan tetapi, harus melepas status atau harus mundur dari PNS.

“Misal ada yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil, jika statusnya masih PNS, maka orang tersebut harus mundur dari statusnya sebagai PNS demi kelancaran proses Pilkada,” tegasnya.

PNS juga tidak boleh berpihak terhadap calon tertentu. Apalagi calon incumbent yang kerap menggunakan jalur birokrasi. Hal tersebut akan berimbas pada pertaruhan jabatan. Jika calon yang didukung menang, akan mendapatkan jabatan strategis. Akan tetapi  jika kalah, akan disingkirkan.

“Ini sangat berbahaya karena jelas akan berpengaruh kepada kinerja PNS tersebut. PNS yang seharusnya melayani masyarakat, tetapi malah disibukkan dengan urusan memenangkan salah satu calon,” ujar Tarech yang juga akademisi di Unversitas IBA Palembang.

Pilkada serentak pada Desember nanti, imbuhnya, diharapkan PNS dapat menempatkan diri sebagai pengayom masyarakat bukan pendukung salah satu calon terutama incumbent atau yang didukung incumbent.

“Panwaslu juga harus bersikap netral dan bekerja ekstra keras dalam mengawasi keterlibatan PNS dalam tahapan Pilkada. Jika tidak diawasi dengan tegas, maka akan mencederai proses demokrasi,” lanjutnya.

Panwaslu harus melaporkan jika ditemukan ada keterlibatan atau mobilisasi PNS dalam Pilkada. Selain melaporkan, Panwaslu juga diharapkan mengambil langkah tegas berikutnya sesuai aturan yang berlaku termasuk melaporkan ke pihak Kepolisian.

“Selain Panwaslu, masyarakat juga diharapkan aktif ikut mengawasi jalannya proses Pilkada. Masyarakat dapat melaporkan temuan keterlibatan PNS yang ikut politik praktis,” kata Tarech.

Calon Kepala Daerah atau Wakil pun harus sadar diri untuk tidak melibatkan PNS. Jika masih melibatkan, calon tersebut tidak taat hukum dan dapat dipertanyakan kredibilitasnya sebagai calon pemimpin.

“Ada sanksi tegas jika PNS masih nekat terlibat langsung dalam urusan pemilihan kepala daerah. PNS wajib netral dalam tahapan Pilkada,” tegasnya. (dp)


[mashshare]

Leave a Reply


Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *